.jpeg)
WORKSHOP PENINGKATAN SINERGI DALAM PENGELOLAAN DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Magelang, 10 September 2025 – Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen menghadiri Workshop Peningkatan Sinergi dalam Pengelolaan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan bertempat di Komplek Museum BPK Magelang yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Peserta workshop terdiri atas pengelola JDIH kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Workshop ini dibuka oleh Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang lengkap, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar regulasi dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
Hadir sebagai narasumber, Haerudin (Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah) yang membahas tantangan pengelolaan JDIH di daerah, serta Supriyono Hadi dari Ditama Binbangkum BPK RI yang memaparkan peran JDIH BPK dan UJDIH BPK Perwakilan dalam mendukung integrasi sistem dokumentasi hukum.
Dengan kegiatan ini diharapkan terwujud peningkatan kapasitas pengelola JDIH, penguatan literasi hukum, dan integrasi sistem hukum antar instansi untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Peserta workshop terdiri atas pengelola JDIH kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Workshop ini dibuka oleh Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang lengkap, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar regulasi dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.
Hadir sebagai narasumber, Haerudin (Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah) yang membahas tantangan pengelolaan JDIH di daerah, serta Supriyono Hadi dari Ditama Binbangkum BPK RI yang memaparkan peran JDIH BPK dan UJDIH BPK Perwakilan dalam mendukung integrasi sistem dokumentasi hukum.
Dengan kegiatan ini diharapkan terwujud peningkatan kapasitas pengelola JDIH, penguatan literasi hukum, dan integrasi sistem hukum antar instansi untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.